• RPP
• SMA/MA/PAKET C
• Luring
• Kelas 10
• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)
• RPP Sistem Pembagian Kekuasaan Negara #214342

Unduh RPP Sistem Pembagian Kekuasaan Negara #214342

Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)
Moda	:	Luring
Kelas	:	10
Jenjang	:	SMA/MA/Paket C
Penulis	:	YOSEPH YOHANES REKO
Tgl Upload	:	Jumat, 16 Juli 2021 12:55
Dilihat	:	8204x
Diunduh	:	9605x

Halo Bapak/Ibu Guru SMA/MA/Paket C yang budiman di manapun berada! Semoga selalu semangat mendampingi para siswa Anda dalam melaksanakan pembelajaran. Jika Bapak/Ibu Guru saat ini mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) dan sedang membutuhkan RPP Luring Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) untuk Kelas 10 SMA/MA/Paket C, di halaman ini kami sajikan RPP Sistem Pembagian Kekuasaan Negara yang diunggah oleh YOSEPH YOHANES REKO pada tanggal Jumat, 16 Juli 2021 12:55. Silahkan lihat dulu atau langsung unduh jika ini adalah RPP Luring Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) yang Anda cari.

Lihat & Unduh RPP Sistem Pembagian Kekuasaan Negara #214342

Sebelum mengunduh RPP Sistem Pembagian Kekuasaan Negara, lihat terlebih dahulu isinya agar sesuai dengan yang Anda harapkan. Jika isinya tidak lengkap/cuma potongan saja, lebih baik download RPP yang lain yang lebih lengkap. Ada banyak pilihan RPP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) untuk jenjang SMA/MA/Paket C di website ini. Silahkan unduh yang sesuai dengan keinginan Anda.

Di bawah ini adalah preview dari RPP Sistem Pembagian Kekuasaan Negara. Gunakan tombol navigasi untuk beralih ke halaman berikutnya. Untuk mengunduh klik tombol Download berwarna hijau di bawah ini.

Sistem pembagian kekuasaan negara menurut Jhon Locke dan Montesquie.menurutJhon locke ada 3 kekuasaan negara yaitu legislatif,Eksekutif,dan Federatif sedangkan menurut montesquie ada 3 kekuasaan negara yaitu Legislatif,Eksekutif dan Yudikatif.legislatif yang berarti kekuasaan untuk membuat Undang-undang,Eksekutif yang berarti kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan yudukatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi jalannya Undang-undang.Indonesia menerapkan kekuasaan negara menurut TRIAS POLITICA