• RPP
• SMK/MAK
• Daring
• Kelas 10
• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)
• RPP KLS X BAB FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA #25759

Unduh RPP KLS X BAB FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA #25759

Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)
Moda	:	Daring
Kelas	:	10
Jenjang	:	SMK/MAK
Penulis	:	MAISARI HABIR
Tgl Upload	:	Minggu, 29 November 2020 15:13
Dilihat	:	6045x
Diunduh	:	313x

Halo Bapak/Ibu Guru SMK/MAK yang budiman di manapun berada! Semoga selalu semangat mendampingi para siswa Anda dalam melaksanakan pembelajaran. Jika Bapak/Ibu Guru saat ini mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) dan sedang membutuhkan RPP Daring Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) untuk Kelas 10 SMK/MAK, di halaman ini kami sajikan RPP KLS X BAB FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA yang diunggah oleh MAISARI HABIR pada tanggal Minggu, 29 November 2020 15:13. Silahkan lihat dulu atau langsung unduh jika ini adalah RPP Daring Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) yang Anda cari.

Lihat & Unduh RPP KLS X BAB FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA #25759

Sebelum mengunduh RPP KLS X BAB FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA, lihat terlebih dahulu isinya agar sesuai dengan yang Anda harapkan. Jika isinya tidak lengkap/cuma potongan saja, lebih baik download RPP yang lain yang lebih lengkap. Ada banyak pilihan RPP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) untuk jenjang SMK/MAK di website ini. Silahkan unduh yang sesuai dengan keinginan Anda.

Di bawah ini adalah preview dari RPP KLS X BAB FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA. Gunakan tombol navigasi untuk beralih ke halaman berikutnya. Untuk mengunduh klik tombol Download berwarna hijau di bawah ini.

KOMPETENSI DASAR
Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
TUJUAN PEMBELAJARAN
• Siswa dapat menghayati Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
• Siswa dapat mengidentifikasi Lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,