• RPP
• SMP/MTS/PAKET B
• Daring
• Kelas 7
• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)
• RPP Ppkn Smp Bab 6 Semester Genap Daring #49702

Unduh RPP Ppkn Smp Bab 6 Semester Genap Daring #49702

Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)
Moda	:	Daring
Kelas	:	7
Jenjang	:	SMP/MTS/Paket B
Penulis	:	SUYATNO
Tgl Upload	:	Kamis, 25 Februari 2021 11:34
Dilihat	:	5090x
Diunduh	:	3548x

Halo Bapak/Ibu Guru SMP/MTS/Paket B yang budiman di manapun berada! Semoga selalu semangat mendampingi para siswa Anda dalam melaksanakan pembelajaran. Jika Bapak/Ibu Guru saat ini mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) dan sedang membutuhkan RPP Daring Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) untuk Kelas 7 SMP/MTS/Paket B, di halaman ini kami sajikan RPP Ppkn Smp Bab 6 Semester Genap Daring yang diunggah oleh SUYATNO pada tanggal Kamis, 25 Februari 2021 11:34. Silahkan lihat dulu atau langsung unduh jika ini adalah RPP Daring Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) yang Anda cari.

Lihat & Unduh RPP Ppkn Smp Bab 6 Semester Genap Daring #49702

Sebelum mengunduh RPP Ppkn Smp Bab 6 Semester Genap Daring, lihat terlebih dahulu isinya agar sesuai dengan yang Anda harapkan. Jika isinya tidak lengkap/cuma potongan saja, lebih baik download RPP yang lain yang lebih lengkap. Ada banyak pilihan RPP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) untuk jenjang SMP/MTS/Paket B di website ini. Silahkan unduh yang sesuai dengan keinginan Anda.

Di bawah ini adalah preview dari RPP Ppkn Smp Bab 6 Semester Genap Daring. Gunakan tombol navigasi untuk beralih ke halaman berikutnya. Untuk mengunduh klik tombol Download berwarna hijau di bawah ini.

PERTEMUAN 3
Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.