• RPP
• SMP/MTS/PAKET B
• Daring
• Kelas 7
• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)
• RPP Ppkn Smp Bab 6 Semester Genap Daring #49717

Unduh RPP Ppkn Smp Bab 6 Semester Genap Daring #49717

Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)
Moda	:	Daring
Kelas	:	7
Jenjang	:	SMP/MTS/Paket B
Penulis	:	SUYATNO
Tgl Upload	:	Rabu, 10 Maret 2021 10:54
Dilihat	:	8567x
Diunduh	:	7172x

Halo Bapak/Ibu Guru SMP/MTS/Paket B yang budiman di manapun berada! Semoga selalu semangat mendampingi para siswa Anda dalam melaksanakan pembelajaran. Jika Bapak/Ibu Guru saat ini mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) dan sedang membutuhkan RPP Daring Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) untuk Kelas 7 SMP/MTS/Paket B, di halaman ini kami sajikan RPP Ppkn Smp Bab 6 Semester Genap Daring yang diunggah oleh SUYATNO pada tanggal Rabu, 10 Maret 2021 10:54. Silahkan lihat dulu atau langsung unduh jika ini adalah RPP Daring Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) yang Anda cari.

Lihat & Unduh RPP Ppkn Smp Bab 6 Semester Genap Daring #49717

Sebelum mengunduh RPP Ppkn Smp Bab 6 Semester Genap Daring, lihat terlebih dahulu isinya agar sesuai dengan yang Anda harapkan. Jika isinya tidak lengkap/cuma potongan saja, lebih baik download RPP yang lain yang lebih lengkap. Ada banyak pilihan RPP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) untuk jenjang SMP/MTS/Paket B di website ini. Silahkan unduh yang sesuai dengan keinginan Anda.

Di bawah ini adalah preview dari RPP Ppkn Smp Bab 6 Semester Genap Daring. Gunakan tombol navigasi untuk beralih ke halaman berikutnya. Untuk mengunduh klik tombol Download berwarna hijau di bawah ini.

PERTEMUAN 8 Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, dan beberapa hal yang lain yang bertalian dengan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.