• RPP
• SMP/MTS/PAKET B
• Daring
• Kelas 8
• Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)
• RPP PPKn Kelas 8 Subbab 3.1 #189863

Unduh RPP PPKn Kelas 8 Subbab 3.1 #189863

Mata Pelajaran	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN)
Moda	:	Daring
Kelas	:	8
Jenjang	:	SMP/MTS/Paket B
Penulis	:	AI TIN SUMARTINI
Tgl Upload	:	Rabu, 30 September 2020 09:27
Dilihat	:	4265x
Diunduh	:	286x

Halo Bapak/Ibu Guru SMP/MTS/Paket B yang budiman di manapun berada! Semoga selalu semangat mendampingi para siswa Anda dalam melaksanakan pembelajaran. Jika Bapak/Ibu Guru saat ini mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) dan sedang membutuhkan RPP Daring Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) untuk Kelas 8 SMP/MTS/Paket B, di halaman ini kami sajikan RPP PPKn Kelas 8 Subbab 3.1 yang diunggah oleh AI TIN SUMARTINI pada tanggal Rabu, 30 September 2020 09:27. Silahkan lihat dulu atau langsung unduh jika ini adalah RPP Daring Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) yang Anda cari.

Lihat & Unduh RPP PPKn Kelas 8 Subbab 3.1 #189863

Sebelum mengunduh RPP PPKn Kelas 8 Subbab 3.1, lihat terlebih dahulu isinya agar sesuai dengan yang Anda harapkan. Jika isinya tidak lengkap/cuma potongan saja, lebih baik download RPP yang lain yang lebih lengkap. Ada banyak pilihan RPP Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) untuk jenjang SMP/MTS/Paket B di website ini. Silahkan unduh yang sesuai dengan keinginan Anda.

Di bawah ini adalah preview dari RPP PPKn Kelas 8 Subbab 3.1. Gunakan tombol navigasi untuk beralih ke halaman berikutnya. Untuk mengunduh klik tombol Download berwarna hijau di bawah ini.

RPP PPKn Kelas 8 Subbab 3.1 dengan Materi : Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Nasional , Tujuan pembelajaran Melalui model discovery learning dengan pemanfaatan google classroom, whatsapp atau zoom meeting, peserta didik mampu:
1. Menjelaskan makna peraturan perundang-undangan nasional
2. Menjelaskan makna tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
3. Menguraikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional yang sedang berlaku.